Jakarta, SiaranIndoonesia Pengadilan Tinggi Zimbabwe memutuskan bahwa tindakan militer mengambil alih kekuasaan yang berujung pada pemakzulan Robert Mugabe adalah sah. Keputusan itu memicu kekhawatiran soal independensi yudisial di bawah pemerintahan baru.
Panglima Militer Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga mengerahkan tentaranya di jalan-jalan utama Ibu Kota Harare, dan menempatkan mantan Presiden Robert Mugabe, 93 tahun sebagai tahanan rumah sebelum mundur pada Selasa (21/11).
Sebagian besar rakyat Zimbabwe merayakan berakhirnya kekuasaan Mugabe yang telah berlangsung selama 37 tahun terakhir. Namun, mereka juga khawatir pemerintahan baru di bawah Presiden Emmerson Mnangagwa akan menjadi rezim otoriter.
"Tindakan Angkatan Bersenjata Zimbabwe untuk menghentikan perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang dekat dengan mantan Presiden Robert Mugabe adalah konstitusional," kata Mahkamah Zimbabwe, seperti dilansir media pemerintah Zimbabwe, ZBC, Sabtu (25/11).
Merujuk istri Mugabe, Grace dan para pendukungnya, Mahkamah menyebut pengambilalihan yang dilakukan militer adalah untuk mencegah berkuasanya para individu yang tidak terpilih.
Grace dituding telah menempatkan dirinya menjadi pengganti Mugabe, setelah pemecatan Emmerson Mnangagwa sebagai wakil presiden. Grace dilantik pun menggantikan Mnangagwa sebagai wapres Zimbabwe.
Tindakan ini membuat militer geram. Jenderal Chiwenga, yang sebelumnya telah mengancam akan intervensi jika Mnangagwa dipecat pun membuktikan ancamannya. Mereka langsung bertindak dan mengusung Mnangagwa yang akhirnya dilantik, Jumat (24/11).
Dalam pidato pelantikannya Mnangagwa memberikan penghormatan kepada Mugabe, dan menggambarkannya sebagai salah satu 'Pendiri Bangsa'.
Namun kalangan hukum mengkhawatirkan keputusan itu bakal melegalkan intervensi militer terhadap eksekutif. "Pengadilan telah mendorong interpretasi militer bahwa dibolehkan dan sah untuk mengintervensi eksekutif," kata pakar hukum Zimbabwe, Alex Magaisa seperti diansir AFP.
"Ini preseden yang berbahaya dan menempatkan pemerintah pada risiko oleh kekuatan militer," kata Magaisa.
Selain mengesahkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, Mahkamah juga menyebut bahwa pemecatan Mnangagwa sebagai wakil presiden adalah ilegal.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) Human Rights Watch pun mempertanyakan independensi pengadilan. "Dua keputusan yang luar biasa," kata Direktur HRW di Afrika, Dewa Mavhinga lewat akun Twitter-nya. Mavhinga mengatakan keputusan itu aneh dan mempertanyakan keputusan Mahkamah.
Hingga kini, Presiden baru Zimbabwe, Mnangagwa adalah rekan terdekat Mugabe. Dia dilantik di Stadion Olahraga Nasional di pinggiran Ibu Kota Harare disaksikan puluhan ribu para pendukung, pejabat dan diplomat negara-negara sahabat.
Tentara Zimbabwe memperingatkan bahwa para penjahat meniru tentara selama kerusuhan politik untuk memeras uang dari rakyat. Militer meminta rakyat Zimbabwe untuk tetap patuh pada hukum.
Posting Komentar