SiaranIndonesia - Akhir-akhir ini dinamika politik Indonesia sedang meningkat. Selain terkait hak angket KPK, Perppu ormas, juga tentang isu reshuffle. Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang selalu memasang target kerja memang selalu membuat menteri-menterinya kewalahan.
Hasil dari kerja mengejar target tersebut memang terlihat dan sangat terasa. Dapat dilihat bagaimana pembangunan yang merata di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di krisis ekonomi global, hingga meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional. Untuk mencapai hal tersebut para menteri harus bekerja ekstra, telah terbukti bagi menteri yang tidak dapat mengejar target ataupun melakukan kesalahan didepan dari kursi kepemimpinan melalui reshuffle kabinet.
Jika ditambahkan dengan perubahan posisi Arcandra Tahar, maka sudah tiga kali Pak Jokowi melakukan reshuffle dengan total 18 menteri yang mengalami perubahan. Dan kali ini isu reshuffle kembali berhembus.
Berikut nama-nama menteri yang berpotensi untuk diganti :
1. Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
Asman merupakan perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet kerja yang masuk ketika reshuffle jilid 2. Menggantikan posisi Yuddi Chrisnandi sebagai Menpan RB, Asman Abnur dinilai kurang berhasil. Program pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran tersebut adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.
Berdasarkan target tersebut, Asman belum mampu membawa perubahan berarti. Kementerian PAN RB sejauh ini hanya fokus ke bidang pengawasan dan evaluasi, belum ada konsep yang jelas dalam peningkatan indikator birokrasi (mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan Publik). Kinerja tersebut justru selama ini tertutupi oleh kinerja Kementerian Dalam Negeri. Padahal Presiden Jokowi memasang harapan tinggi dalam penyederhanaan birokrasi, dan pebaikan mental aparatur negara.Prestasi kerja yang minim tersebut juga semakin diperparah oleh hubungan PAN dengan koalisi partai yang renggang. Terlihat beberapa kali PAN mengambil sikap berbeda dengan koalisi di kebijakan parlemen.
2. Eko Putro Sandjojo, Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal
Eko Putro Sandjojo juga merupakan menteri yang baru bergabung dengan kabinet kerja pada reshuffle jilid 2. Menggantikan Marwan Ja’far, Eko tidak memperlihatkan perubahan berarti di kementerian. Membawa program kerja pengembangan desa fokus, pembangunan embung air desa, pembangunan sarana olahraga, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kementerian selama ini justru terfokus terhadap dana desa. Memiliki alokasi anggaran dana yang besar, tetapi dana desa belum memiliki sistem implementasi, pengawasan, dan evaluasi yang jelas dan terukur.
Meskipun sudah membentuk satgas dana desa, tetapi kementerian yang dipimpinnya mendapatkan pukulan telak melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu pejabatnya, Sugito, ketua unit pemberantasan pungutan liar. Selain itu, Eko juga seharusnya bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi dalam menegaskan sistem dana desa itu karena posisi seorang kepala desa yang berbeda dengan lurah dalam struktur pemerintahan, sehingga regulasinya juga berbeda meskipun setingkat. Jika sistem ini sudah berjalan baik, maka program yang lainnya baru akan berjalan juga, dan gebrakan itu yang belum terlihat dan masih jauh dari target nawa cita.
3. Rini Soemarno, Menteri BUMN
Jika membahas Rini Soemarno memang ngeri-ngeri sedap. Rini yang pengangkatannya sejak awal sebagai menteri BUMN sudah kontroversial, semakin terlihat kontroversial seperti penjualan aset PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), revisi PP nomor 72 tahun 2016 tentang perpindahan aset ke swasta, hingga akuisisi PT. Gendhis Multi Manis oleh Bulog.Selain kebijakan kontroversial tersebut, di tubuh BUMN juga banyak terjadi korupsi yang terlihat pada penangkapan Direktur Utama PT. Garuda, PT. PAL, dan PT. Garam. Transparansi yang dirasakan masih kurang justru menghambat manfaat BUMN sebagai penopang ekonomi negara. Rini juga dikabarkan terlibat dalam kepentingan politis beberapa perubahan pemimpin BUMN termasuk juga posisi ganda yang dimiliki oleh komisaris-komisaris BUMN. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk menggantinya.
4. Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan
Muhadjir Effendi, seorang pengganti yang tidak lebih baik dibandingkan pendahulunya Anies Baswedan. Tidak memiliki konsep yang jelas dan asal eksekusi membuat sistem pendidikan Indonesia saat ini semakin tidak jelas.
Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah terkait kebijakan lima hari sekolah. Mendapat penolakan keras dari banyak pihak, beliau justru melemparkan kesalahannya kepada Jokowi. Hal yang membuat posisinya menjadi tidak jelas sebagai pembantu presiden. Selain itu Presiden Jokowi juga saat ini berencana untuk menerapkan sistem pendidikan karakter. Hal tersebut kurang sesuai dengan Muhadjir Effendi baik secara personal maupun secara latar belakang pendidikan.Sikap beliau dalam menyikapin beberapa kasus bullying akhir-akhir ini juga kurang layak
ilakukan sebagai seorang menteri pendidikan yang seharusnya lebih mengedepankan pengayoman
dibandingkan punishment. Take beer !
5. Amran Sulaiman
Banyak orang akan terkejut jika mendengar nama ini karena kesan yang ditampilkannya selama ini cukup baik. Tetapi bagi orang-orang yang bergerak di bidang pertanian dan juga aktivis desa dapat menilai efektivitas dari program yang dijalankan.
Kebijakan-kebijakannya seperti mengatakan bahwa Indonesia sudah dapat ekspor dan sudah swasembada, semuanya sering tidak sesuai kenyataan di lapangan karena adanya bias data yang diberikan dari bawah ke atas. Jika melihat ke daerah timur Indonesia terutama di NTT kabupaten timur tengah, masih banyak desa yang terancam mengalami kelaparan, terutama setelah adanya el nino, kemarau berkepanjangan. Program-program penguatan pangan lokal juga tidak ada. Cenderung berfokus pada Padi, Jagung, dan Kedelai.
Kengawuran tersebut semakin terlihat ketika Amran Sulaiman memberikan penjelasan dalam kasus penggerebekan PT.IBU dengan beras maknyuss nya. Sangat disayangkan, seorang menteri pertanian tidak memahami konteks beras subsidi, beras medium, dan beras premium Yang namanya beras subsidi adalah beras yang diserap oleh Bulog dari petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) dan dijual ke penduduk miskin yang masuk dalam daftar TNP2K dengan harga yang jauh lebih rendah karena sudah disubsidi. Sedangkan yang membedakan beras medium dan premium tidak hanya dari varietas tapi lebih kepada hasil penggilingan beras tersebut. beras kualitas standar yang ditetapkan dalam SNI (Standar Nasional Indonesia), dimana diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu kualitas 1 sampai 5. Sebagai contoh untuk mutu ISO 3 sebagai berikut: Komponen derajat penggilingan minimal 95%; kelembaban maksimum 14%, butir kepala minimum 78%; maksimal butir patah 20%, butir menir maksimum 2%, butir merah maksimum 2%, butir kuning / rusak maksimum 2%, kapur butir maksimum 2%, hal asing maksimum 0,02% dan butir gabah maksimal 1.
Amran memang merupakan salah satu menteri yang cukup ulet dalam bekerja dan blusukan, tetapi konsep-konsepnya dalam membangun pertanian Indonesia kurang sesuai dan tidak dapat membangun kejayaan petani.
Selain nama-nama itu juga dikabarkan Luhut yang akan ditukarposisikan dengan Darmin Nasution
sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Kemaritiman.\
Semoga Pak Jokowi dapat lebih jeli dalam melihat setiap nama ‘calon pembantu’ yang ditawarkan.
Posting Komentar