Jakarta, Siaranindonesia -- Hizbut Tahrir Indonesia tidak akan mengganti ideologi termasuk konsep khilafah yang diusung organisasi tersebut meski pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas yang berpotensi mengancam eksistensi mereka.
Menurut Juru Bicara Hizbut Tahrir, Ismail Yusanto, tidak ada yang salah dengan kegiatan ormasnya selama ini. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Hizbut Tahrir pun dinilai Ismail tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia.
"Dakwah Hizbut tahrir itu menyampaikan ajaran islam baik itu dengan nama akidah, syakhsiyah, dakwah, pun khilafah. Itu semua ajaran islam. Nah ajaran islam itu kan pasti baik," kata Ismail usai konferensi pers di DPP Hizbut Tahrir, Jakarta, Rabu (12/7) malam.
Menurut Juru Bicara Hizbut Tahrir, Ismail Yusanto, tidak ada yang salah dengan kegiatan ormasnya selama ini. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Hizbut Tahrir pun dinilai Ismail tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia.
"Dakwah Hizbut tahrir itu menyampaikan ajaran islam baik itu dengan nama akidah, syakhsiyah, dakwah, pun khilafah. Itu semua ajaran islam. Nah ajaran islam itu kan pasti baik," kata Ismail usai konferensi pers di DPP Hizbut Tahrir, Jakarta, Rabu (12/7) malam.
"AD/ART-nya juga enggak ada masalah kok. Coba anda baca AD/ART kita. Masalahnya apa? Enggak ada," tutur Ismail melanjutkan.
HTI merupakan salah satu ormas yang paling terancam dengan terbitnya Perppu Ormas. Beberapa waktu lalu, pemerintah bahkan telah menyatakan rencana untuk membubarkan HTI karena dianggap mengusung ideologi bertentangan dengan Pancasila.
Ismail mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi terhadap Perppu Ormas yang baru dikeluarkan pemerintah kepada Mahkamah Konsitusi. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya HTI untuk membela diri.
HTI merupakan salah satu ormas yang paling terancam dengan terbitnya Perppu Ormas. Beberapa waktu lalu, pemerintah bahkan telah menyatakan rencana untuk membubarkan HTI karena dianggap mengusung ideologi bertentangan dengan Pancasila.
Ismail mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi terhadap Perppu Ormas yang baru dikeluarkan pemerintah kepada Mahkamah Konsitusi. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya HTI untuk membela diri.
HTI juga menyesalkan sikap pemerintah yang selama ini seolah memojokkan Hizbut Tahrir. Padahal, disampaikan Ismail, pihaknya telah berulang kali mengajak pemerintah untuk membicarakan tentang antiPancasila yang selama ini dituduhkan kepada Hizbut Tahrir.
Ajakan itu tak disambut pemerintah. Ismail mengaku tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah.
"Jadi pemerintah sekarang itu sebetulnya berutang kepada Hizbut Tahrir untuk menunjukkan apa masalah itu. Itu enggak pernah. Cuma tudingan-tudingan saja lewat media massa," kata Ismail.
Ajakan itu tak disambut pemerintah. Ismail mengaku tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah.
"Jadi pemerintah sekarang itu sebetulnya berutang kepada Hizbut Tahrir untuk menunjukkan apa masalah itu. Itu enggak pernah. Cuma tudingan-tudingan saja lewat media massa," kata Ismail.
Posting Komentar