Biaya Makin Murah, Duit Masyarakat Habis Buat Jalan-jalan

Desember 28, 2017

•

Terbaru

Jakarta, CNN Indonesia -- Riset Inventures Indonesia melansir, masyarakat semakin senang membelanjakan uang mereka untuk jalan-jalan. Toh, akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan-jalan lebih mudah dan murah. AGEN  TOGEL TERPERCAYA

Managing Partner Inventures Indonesia Yuswohady mengatakan, kondisi ini disebabkan lantaran banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menawarkan jasa melancong dengan tarif yang lebih kompetitif.

Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk bisa merasakan jalan-jalan dengan konsep low cost tourism (biaya murah). Fenomena ini juga mementahkan anggapan bahwa jalan-jalan selalu dikaitkan sebagai aktivitas orang kaya semata.

PROMO DEPOSIT

“Saya lebih senang ini disebut sebagai 'Traveloka Effect', di mana hotel terbilang lebih murah, penerbangan bisa murah, dan semuanya dilakukan secara digital. Sudah gampang dan murah,”  Kamis (28/12). Secara lebih rinci, ia melanjutkan, fenomena low cost tourism ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, tingat okupansi budget hotel semakin meningkat dari kisaran 10 hingga 20 persen di 2013 lalu hingga melampaui angka 40 persen di tahun ini.

Selain itu, sebagian besar pemesanan tiket kini dilakukan melalui aplikasi. Sebanyak 65,77 persen pelancong memesan tiket hotel melalui aplikasi, sedangkan 18,81 persen pelancong lain yang memesan langsung ke hotel dan 17,31 persen pelancong memesan melalui agen wisata.

Adapun, sebagian besar responden enggan menggunakan agen travel karena dianggap terlalu mahal.

SS JP RATUSAN JUTA

“Kalau memang dari sisi suplai sudah begitu mengakomodasi orang untuk melancong dengan mudah, maka ini bisa mendorong permintaan konsumen yang lebih tinggi lagi,” ucapnya. Tentu saja, fenomena low cost tourism ini tidak bisa berjalan tanpa ada permintaan masyarakat yang juga tinggi. Ia menuturkan, tren permintaan akan barang dan jasa demi kepuasan diri (leisure economy) akan terus melonjak seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, maka masyarakat sudah memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) dan mulai beralih ke kebutuhan sekunder, seperti leisure. Menurut dia, fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, namun sebagian besar negara-negara yang masuk menjadi negara berpendapatan menengah (middle income countries) juga mengalami pergeseran kebutuhan yang serupa.

“Kebutuhan dasar mereka saat ini bukan lagi soal rumah yang muluk-muluk, menuntut harus punya kendaraan seperti apa, dan lainnya. Tapi mereka ini sebetulnya ingin punya experience, seperti makan di luar, nonton konser, sampai liburan. Dari sisi suplai sudah mendukung, permintaan juga tinggi, saya yakin tren ini akan terus berkesinambungan,” pungkasnya AGEN POKER TERPERCAYA

READ MORE

Pemerintah Kaji Kenaikan Tarif Bea Masuk Impor Tembakau

Desember 23, 2017

•

Terkini

Jakarta, SiaranIndoonesia - Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menaikkan tarif bea masuk impor bagi komoditas tembakau. Hal ini dilakukan agar komoditas itu tak lagi menggunakan sistem larangan terbatas saat kegiatan impor. Selama ini, tembakau memang merupakan salah satu komoditas yang dibatasi impornya. AGEN TOGEL TERPERCAYA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, saat ini sistem lartas hanya direstui bila mendapat izin berupa surat rekomendasi dari Menteri Pertanian. 

Proses impor dengan mekanisme Lartas seringkali menjadi lebih panjang dan rumit. Belum lagi pemeriksaan yang harus dilakukan berulangkali. Maka itu, Darmin ingin impor tembakau tetap diperbolehkan tanpa mekanisme Lartas, dan penaikan tarif bea masuk menjadi solusinya.
"Kami bilang jangan pakai lartas lagi. Kalau mau pakai bea masuk saja, itu lebih transparan," ucap Darmin di kantornya, Jumat (22/12).

Lebih lanjut, Darmin bilang, kebijakan kenaikan tarif bea masuk impor yang lebih tinggi, akan berlaku untuk seluruh aktivitas impor tembakau yang diproduksi di dalam negeri maupun yang tidak. 
Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan bisa membuat industri berpikir ulang untuk mengambil impor jenis tembakau yang sebenarnya dihasilkan di dalam negeri. Sehingga, daripada dikenakan bea masuk impor yang lebih tinggi, lebih baik mereka menyerap hasil produksi dalam negeri lebih dulu. 
PROMO DEPOSIT
Sebab, pada saat yang bersamaan, serapan tembakau dari petani lokal oleh industri juga belum maksimal, sehingga diharapkan kebijakan ini dapat mendukung para petani tembakau Tanah Air. 
Namun, Darmin bilang, saat ini belum dihasilkan besaran kenaikan tarif tersebut. Pasalnya, pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian masih perlu membuat sinkronisasi data antara hasil produksi tembakau dalam negeri dengan kebutuhan industri per tahun. 

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan tarif bea masuk impor tembakau sebesar lima persen. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017. Artinya, bila ada kenaikan, tarif bea masuk impor tembakau akan di atas lima persen. AGEN POKER TERPERCAYA

READ MORE

Untung Rugi DP Motor Rendah

September 30, 2017

•

SEPUTAR INDONESIA

SiaranIndoonesia, Jakarta - Berbagai upaya dilakukan sejumlah dealer mobil maupun sepeda motor untuk menarik banyak konsumen. Mereka pun kerap memberikan beberapa pilihan, seperti down payment(DP) atau uang muka rendah, cicilan ringan, bahkan tenor panjang.

Salah satu yang paling banyak ditawarkan sejumlah dealer yaitu DP rendah. Strategi ini banyak diandalkan untuk menyedot pembelian dengan cara kredit. Agen Togel Terpercaya

Meski begitu, Vice President Director Bussan Auto Finance, Lynn Ramli menyatakan, program DP rendah pada dasarnya merupakan ajang promo yang biasa dilakukan dealer.

“Kalau ditanya untung rugi, kalau dikompensasikan dengan admin fee, dikompensasikan dengan biaya asuransi, dikompensasikan interest, tidak rugi pasti sudah dihitung,” ungkap Lynn saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/9). Promo Deposit Harian

Mesti begitu, Lynn menyatakan bahwa pembelian kendaraan menggunakan DP rendah atau tanpa adanya DP persen memiliki risiko lebih besar terhadap dealer.

“Karena orang kalau beli sesuatu tanpa ada DP, artinya tidak mempunyai kepemilikan, tidak ada ekuitas kapan saja dia bisa kabur. Itu lebih ke arah risiko,” ujarnya.

Lynn sendiri menyatakan, untuk perusahaan pembiayaan BAF sendiri pembelian sepeda motor dengan cara kredit mencapai 60 persen.

Sedangkan sebagai patokan uang muka, BAF masih mengikuti aturan dari otoritas jasa keuangan (OJK), yakni minimal 15 persen dari harga motor.

READ MORE

Penerimaan Rendah, Pemerintah Kejar Wajib Pajak Pribadi

Juli 25, 2017

•

EKONOMI

Jakarta, Siaran Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kemajuan suatu negara bergantung dari sumbangan pajak pribadi warganya. Namun, kebijakan perpajakan saat ini dinilai masih terlalu mengandalkan sektor sumber daya alam (SDA) dan korporasi, sehingga penerimaan pajak masih rendah.

Hal itu yang menjadi alasan pemerintah gencar mengejar kepatuhan wajib pajak (WP) pribadi, salah satunya melalui aturan keterbukaan informasi keuangan. 

Darmin menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain, total penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pribadi masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

"Saya kira bahwa memang PPh orang pribadi kita itu relatif rendah dibanding negara-negara lain, bukan hanya yang level yang menengah ke bawah, yang level atas juga," ujar Darmin di kantornya, Selasa (25/7).

Lihat juga: Data Nasabah Dibuka, Bank Siapkan Sistem Pelaporan

Mantan Dirjen Pajak itu menilai kecilnya penerimaan PPh pribadi lantaran masih rendahnya kepatuhan para Wajib Pajak (WP) individu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. WP ini umumnya teridentifikasi sebagai WP yang masuk dalam klasifikasi PPh 25/29 atau orang pribadi.

Pada semester pertama tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat realisasi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi hanya sebesar Rp 61,4 triliun. Di dalamnya mencakup penerimaan PPh 21 sebesar Rp 55,6 triliun dan PPh 25/29 sebesar Rp 5,8 triliun.

Penerimaan PPh 21 turun 4,43 persen dibanding semester pertama tahun lalu sebesar Rp 58,2 triliun. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun.

Lihat juga: Menanti Nasib Gaji Tak Kena Pajak di Tangan Sri Mulyani

Melihat realita itu, Darmin pun meminta Ditjen Pajak untuk mengoptimalkan peran kantor Wajib Pajak Besar untuk mengawasi para WP besar yang umumnya merupakan pengusaha. Ia mengatakan, para WP besar berpotensi melakukan kecurangan dengan menggeser kewajiban pajak individunya kepada perusahaan, apalagi bila perusahaan tersebut tidak tercatat di pasar modal. 

"Ditjen Pajak perlu data besar untuk menguak siapa ultimate owner perusahaan itu," pungkasnya. 
Agen Togel Terpercaya

READ MORE

Sri Mulyani Ajukan RUU Ubah Uang Rp1.000 Jadi Rp1 Tahun Ini

Juli 18, 2017

•

EKONOMI

Jakarta, Siaran Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan segera mengajukan usulan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. 

Saat ini, RUU Redenominasi tengah dipersiapkan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI). "Akan disampaikan dan dimasukkan ke Baleg. Kalau prosesnya dilakukan secara baik, ya kami nanti ikut menjaga," ucap Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (18/7). 

Kendati akan mengajukan RUU Redenominasi, Sri Mulyani mengaku pemerintah masih perlu melihat perkembangan ekonomi Tanah Air dalam beberapa tahun ke depan guna melaksanakan rencana tersebut. Pasalnya, pelaksanaan redenominasi harus dilaksanakan saat perekonomian berada pada tingkat yang stabil. 

"Kami lihat, fondasi ekonomi harus terjaga dengan baik dari sisi stabilitas. Apakah neraca pembayaran, kebijakan fiskal, dan moneter. Semua harus memiliki kualitas terjaga sehingga menimbulkan confident," kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani mengaku cukup percaya diri akan perekonomian di tahun ini. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah dianggap kembali memiliki kredibilitas. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat. 

Tak hanya itu, dari sisi neraca pembayaran, Indonesia juga tengah menunjukkan performa yang baik. "Kalau kebijakan tetap konsisten, kondisi ekonomi tetap terjaga. Pasti akan bisa menuju ke hal yang positif," pungkasnya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun memberi dukungan bagi pemerintah dan BI untuk mengusulkan RUU Redenominasi untuk diajukan kepada Baleg ke Prolegnas 2017.

Adapun bila telah masuk ke Baleg dan diputuskan menjadi Prolegnas, Misbakhun mengatakan, pembahasan hingga menjadi UU tak akan memakan waktu yang lama. Pasalnya, RUU Redenominasi tersebut hanya berisi sekitar 18 pasal. 

Sementara itu, putusan mengenai siapa yang menjadi tim pembahas RUU Redenominasi usai ditetapkan oleh Baleg, akan diputuskan oleh Badan Musyawarah (Bamus). "Nanti kami serahkan ke Bamus, apakah dibahas di Komisi XI, dibahas oleh Panita Khusus (Pansus), atau Baleg, nanti Bamus yang memutuskan. Tapi bisa ada ruang untuk melakukan perubahan ini," kata Misbakhun.

READ MORE

3 Hal yang Bikin Orang Sulit Menabung

Juli 14, 2017

•

EKONOMI

Jakarta - Banyak orang yang masih menganggap bahwa menabung bukanlah hal yang penting. Memang manfaat menabung bersifat jangka panjang, tapi padahal manfaat menabung akan sangat terasa di masa yang akan datang ketika Anda sudah pensiun dari pekerjaan sambil menikmati hari tua Anda.

Dari persepsi ini, akhirnya banyak orang yang enggan menabung, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Berikut adalah 3 penyebab mengapa hingga saat ini Anda masih tidak mau untuk menabung:

1. Selalu menunda
Banyak orang yang menyadari bahwa menabung itu diperlukan, tetapi belum menjadi prioritas karena mereka merasa masa pensiun masih lama. Padahal menabung bukan hanya untuk pensiun, tapi untuk membantu kondisi keuangan Anda saat menghadapi hal-hal tak terduga yang datang tiba-tiba seperti kecelakaan, sakit, atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi mulai menabung dari sekarang, jangan menunda-nunda lagi.

2. Menabung menghabiskan waktu yang lama
Bagi seseorang yang tidak mau untuk menabung, ia tidak akan memikirkan investasi untuk masa depan yang terpenting baginya adalah kehidupan masa kini. Penabung yang baik terkadang justru melakukan hal-hal lain yang menyenangkan sesekali untuk refresing, bukan setiap saat menghamburkan uang dari hasil pekerjaannya.

3. Gaya hidup meningkat
Ketika Anda mendapatkan bonus dari kantor, pasti pikiran pertama yang muncul adalah bagaimana menghabiskan uang itu untuk berbelanja. Menjadi orang yang konsumtif sangatlah berbahaya. Sebab jika terus dibiarkan, selalu merasa memiliki uang lebih akan membuat Anda terus berusaha untuk menghabiskannya dan mengakibatkan pemborosan.

4. Tidak mempunyai rencana jangka panjang atau tujuan keuangan
Jika Anda belum menyusun rencana keuangan Anda dalam jangka waktu panjang tentu Anda akan enggan menabung. Untuk itu mulai sekarang pikirikan keuangan Anda dalam jangka waktu ke depan.

Berikut adalah empat hal penyebab mengapa Anda enggan menabung sampai sekarang. Mulai lah sekarang untuk menabung dengan menyisihkan terlebih dahulu baru sisa uangnya dibelanjakan demi kehidupan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga bermanfaat.

READ MORE

Industri Jasa Keuangan Setor Pajak Rp73,23 Triliun

Juli 13, 2017

•

EKONOMI

Jakarta,Siaranindonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran pajak industri jasa keuangan pada semester I 2017 turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data sementara DJP, penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan pada enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp73,23 triliun atau merosot 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp74,03 triliun. Angka itu setara dengan 15,5 persen dari total seluruh penerimaan pajak.

"Penurunan terbesar disebabkan oleh adanya penerimaan extraordinary tahun lalu yang sekarang tidak terulang lagi," tutur Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/7).

Yon mengungkapkan, penerimaan extraordinary artinya penerimaan di luar penerimaan rutin. Misalnya, penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak, dan kegiatan lain yang sejenis.

Ia juga menyebutkan, penurunan penerimaan pajak extraordinary pada semester I 2017 mencapai Rp5 triliun. Hal itu bisa terjadi salah satunya karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

"Kalau [penerimaan pajak extraordinary] itu dikeluarkan, [penerimaan pajak industri jasa keuangan] masih ada 5 persen," ujarnya.

Jika melihat tren hingga akhir Mei, maka laba industri jasa keuangan, terutama perbankan, pada kuartal II 2017 berpotensi mencetak dua digit.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk , misalnya, mencetak pertumbuhan laba hingga 10,24 persen menjadi Rp8,18 triliun atau melesat dari realisasi tahun sebelumnya yang pertumbuhannya minus 15,7 persen.

Sementara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Juni 2017 membukukan laba bersih sebesar Rp6,4 triliun atau melonjak 46,7 persen secara tahunan. Kendati masih tinggi, pertumbuhan laba tersebut melambat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 79,9 persen menjadi Rp4,37 triliun.

READ MORE