Entertainment

Fun & Fashion

Politik

Latest Updates

Tampilkan postingan dengan label BERITA POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BERITA POLITIK. Tampilkan semua postingan

Usai Deklarasi Capres, Prabowo Pulang ke Hambalang

Agustus 09, 2018


Usai Deklarasi Capres, Prabowo Pulang ke Hambalang - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pergi kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo menuju kediamannya yang lain di Hambalang, Bogor. AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA

Hal ini diketahui dari ajudan Prabowo yang ada di lokasi, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel.

Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo meninggalkan lokasi pada pukul 00.25 WIB. Capres yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN ini tampak diam saja saat keluar dari rumahnya tersebut dengan menumpangi mobil Lexus berwarna putih dengan nomor polisi B-1710-PSD. AGEN BOLA LAPAKBET

Tak lama kemudian, Sandiaga Uno ikut meninggalkan lokasi. Cawapres Prabowo ini menumpangi mobil yang berbeda.

Sebagaimana diketahui, Prabowo telah menjadikan Sandiaga sebagai cawapresnya. Untuk hal itu, Sandiaga diminta keluar dari Gerindra agar diterima oleh partai koalisi mereka.

Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Cawapres

Agustus 07, 2018


Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Cawapres - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono siang tadi. Keduanya membicarakan cawapres yang akan mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019.  AGEN TOGEL TERPERCAYA

"Itu bukan bicara soal sayur lodeh. Itu bicara soal calon presiden dan wakil presiden," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).  AGEN BOLA LAPAKBET

Pertemuan SBY dan Prabowo juga dibenarkan Waketum Gerindra Fadli Zon. Fadli mengatakan keduanya bertemu empat mata di kediaman SBY di kawasan Kuningan, Jaksel.

Fadli menyebut SBY-Prabowo juga membahas perkembangan koalisi, khususnya terkait cawapres.

"Membicarakan secara keseluruhanlah. Bagaimana perkembangan, apa namanya, dan saya kira sudah semakin mengerucutlah," kata Fadli.

Struktur Timses Jokowi di Pilpres Dibahas, Ini Formasinya

Agustus 05, 2018


Struktur Timses Jokowi di Pilpres Dibahas, Ini Formasinya - Sembilan sekjen parpol koalisi membahas tim kampanye dan rancangan nawacita kedua, program Jokowi di Pilpres 2019.  AGEN BOLA TERPERCAYA

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, penentuan ketua tim kampanye diserahkan ke Jokowi dan cawapres. Sedangkan ketum parpol koalisi akan didapuk menjadi ketua pengarah timses.
AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA
"Kalau nominasi nama kami siapkan," kata Hasto kepada wartawan usai pertemuan 9 sekjen parpol koalisi Jokowi di gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).

Nama-nama yang diusulkan masuk tim kampanye akan disetorkan parpol koalisi pada Senin (6/8). Akan disiapkan juga 10 direktorat dalam tim kampanye. Tugasnya memastikan struktur tim solid di daerah.

Kedua, 9 sekjen parpol koalisi membahas rancangan nawacita kedua. Implementasi nawacita menjadi bahasan pertemuan.

"Kami juga mempertajam kerja sama di antara partai politik ini di dalam meningkatkan tata pemerintahan yang jauh lebih efektif ke depan. Sekarang kita akan bergerak cepat," sambung Hasto.

Sembilan sekjen parpol koalisi Jokowi yang mengikuti pertemuan yakni Hasto Kristiyanto (PDIP), Abdul Kadir Karding (PKB), Frederich Lodewijk Paulus (Golkar), Arsul Sani (PPP), Johnny G Plate (NasDem), Raja Juli Antoni (PSI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan Verry Surya Hendrawan (PKPI) dan Herry Lontung Siregar (Hanura).

Prabowo: Anies Baswedan Serius Dipertimbangkan Jadi Cawapres

Agustus 04, 2018


Prabowo: Anies Baswedan Serius Dipertimbangkan Jadi Cawapres - Nama Anies Baswedan kian santer diisukan maju pada Pilpres 2019. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto serius mempertimbangkan Anies sebagai cawapresnya.AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA

"Pak Anies salah satu calon, tokoh muda yang kami pandang capable. Jadi saya kira beliau calon serius juga," ujar Prabowo di kediamannya, Jl Kertanegera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2018). BANDAR TOGEL TERBESAR | SITUS TOGEL TERBAIK

Anies laris manis menjelang Pilpres 2019. Sejumlah partai meliriknya untuk dijadikan capres 2019.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku Anies menjadi salah satu capres eksternal partai yang dipertimbangkan untuk diusung. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid bahkan mengusulkan duet Anies-Ahmad Heryawan.

Lalu bagaimana dengan Prabowo, apakah dirinya bersedia menjadikan Anies cawapres? Prabowo menegaskan Anies memang kandidat kuat.

"Calon wakil yang serius," ucap Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengaku tak bisa memutuskan secara sepihak. Beberapa nama, kata Prabowo, akan diputuskan koalisi.

"Itulah namanya demokrasi. Negosiasi, musyawarah, mufakat, itu demokrasi. Nggak bisa kemarin saya bercanda katanya ada di kantong," ucapnya.

Ramai-ramai Menentang JK 3 Periode

Agustus 02, 2018


amai-ramai Menentang JK 3 Periode - Manuver Jusuf Kalla jadi pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi menuai pertentangan. Politikus, pengamat hukum, hingga relawan Jokowi menentang dan meminta MK menolak gugatan itu.  AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA

Gugatan ini awalnya diajukan oleh Perindo dan kemudian JK mendaftar menjadi pihak terkait. Jika dikabulkan, JK berarti bisa digandeng lagi oleh Jokowi di Pilpres 2019 dan menatap kursi wapres 3 periode. AGEN BOLA TERPERCAYA

Koordinator Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng mengatakan gugatan terhadap Pasal 169 huruf N UU Pemilu 2017 sama halnya dengan mengutak-atik konstitusi. Jika dilakukan, kata dia, hal itu akan membuka 'kotak pandora' yang berbahaya.

"Kalau sekarang pembatasan kekuasaan ini kita utak-atik, maka kita membuka 'kotak pandora' yang berbahaya. Hal ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang," sebut Rizal.

Tak hanya dari Gojo, pernyataan tersebut pun menjadi sikap yang disepakati beberapa aliansi. Di antaranya Seknas Jokowi, Projo, Bara JP, Satu Indonesia, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Komunitas APT, Almisbat, dan Pos Raya.

Sindiran juga datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, JK lebih baik tidak maju lagi di pilpres mendatang.

"Saya adalah orang yang paling setuju JK tidak maju lagi. Karena dari sisi perspektif saya yang mengamati Islam, JK itu udah nggak bermanfaat lagi bagi perjuangan kelompok Islam dan hanya dipakai-pakai aja gitu. Mendingan nggak usah," kata Fahri dalam acara Ngopibarengfahmi Jilid 24 Surabaya, yang digelar di Hotel Pesona, Surabaya, Sabtu (21/7/2018).

Fahri juga menyarankan JK memberikan kesempatan kepada calon-calon muda untuk menjadi cawapres. "Kasih yang muda dan lebih militan kalau ada," ucapnya.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga tidak sependapat dengan manuver JK itu. Menurutnya, jika MK mengabulkan gugatan tersebut, artinya tak ada kesempatan bagi generasi muda.

"Di negara kita dua kali 5 tahun. Saya pikir itu adalah sebuah semangat yang harus kita maknai bersama. Tentu ada yang berpendapat bahwa kalau masih bagus, kalau masih oke, kenapa harus ada perubahan, kenapa tidak dilanjutkan? Memang ada semangat keberlanjutan, tetapi juga harus dimaknai keniscayaan sebuah bangsa adalah terjadinya regenerasi," kata AHY kepada wartawan di Jl Cikupa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).

Di sisi lain, pengacara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Irmanputra Sidin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir soal JK yang menjadi pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres. Menurutnya, JK jadi pihak terkait bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu proses putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa Pak JK masuk pihak terkait? Bukan untuk kepentingan pribadi. Pak JK itu sering terlibat, bahkan melibatkan diri, untuk proses yang berlangsung di pengadilan," kata Irman dalam konferensi pers di Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).

"Jadi pada konteks itu nggak ada hubungan antarkekuasaan, isu matinya regenerasi, tidak ada hubungan otoriterisme. Sebab, sistem konstitusi dan konstitusionalisme kita mengawasi pemerintah," sambungnya.

Tegaskan Prabowo Capres, Gerindra: Pengantin Tak Berubah

Agustus 01, 2018


Tegaskan Prabowo Capres, Gerindra: Pengantin Tak Berubah - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan forum sekjen PAN, Demokrat, dan PKS telah menyepakati Prabowo Subianto sebagai capres yang bakal diusung di Pilpres 2019. Hanya, Muzani mengakui pembahasan belum mengerucut ke sosok cawapres Prabowo. AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYa

"Pengantin tidak berubah, pengantin ini hanya boleh berbini satu, tidak boleh dua, tiga," kata Muzani di kediamannya, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018). AGEN BOLA LAPAKBET

Muzani menegaskan PKS dan PAN juga sudah sepakat mengusung Prabowo. "Pembicaraan tadi begitu, calon presiden sudah jelas Pak Prabowo Subianto," tegasnya.

Meski begitu, Muzani menambahkan belum ada sosok cawapres yang dibahas sebagai pendamping Prabowo. Dia menyebut pihaknya masih mempersiapkan detail-detail pemenangan Prabowo.

"Kami tidak membahas (cawapres) itu karena pembicaraan adalah sebuah walimah harus kita persiapkan, karena kita sudah tahu pengantinnya, maka yang sedang kita persiapkan adalah EO-nya bagaimana, keteringnya apa, menunya apa, tendanya bagaimana," ujar Muzani.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019, menanggapi santai soal koalisi Gerindra dan Demokrat. Sebab, menurut Cak Imin, pihaknya belum bisa mengantisipasi koalisi Gerindra cs karena Ketum Gerindra Prabowo Subianto belum memastikan apakah benar-benar akan maju pada Pilpres 2019.

"Saya belum menangkap bentuknya. Yang berkoalisi ini siapa dengan siapa? Capresnya siapa? Cawapresnya siapa? Belum ada yang diutarakan ke publik siapa capresnya, siapa wapresnya," ungkap Cak Imin di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Sementara itu, Prabowo sendiri sempat memberi sinyal tidak akan maju sebagai capres. Dia belum memberikan kepastian.

"Mengenai cawapres, saya ingin menegaskan kembali, sekali lagi, Presiden SBY tidak menuntut satu nama tertentu. Sama sekali, beliau berkali-kali menyampaikan kepada saya, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya seandainya saya nanti menjadi capres dari koalisi ini," ujar Prabowo.

Ponakan-Orang Dekat Setya Novanto Didakwa Terlibat Korupsi e-KTP

Juli 30, 2018


Ponakan-Orang Dekat Setya Novanto Didakwa Terlibat Korupsi e-KTP - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, didakwa turut melakukan korupsi proyek e-KTP. Selain Irvanto, orang kepercayaan Novanto yaitu Made Oka Masagung juga didakwa bersama-sama dengan Irvanto.

"Para terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa paket penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011-2013," kata jaksa KPK Eva Yustisiana saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018). AGEN TOGEL TERPERCAYA

Selain itu, Irvanto dan Made Oka juga disebut berperan sebagai perantara pembagian duit haram dari proyek itu. Baik Irvanto maupun Made Oka disebut jaksa menerima uang yang ditujukan bagi Novanto. AGEN BOLA 

"Dan menjadi perantara dalam pembagian fee dari proyek tersebut untuk pihak-pihak tertentu," sebut jaksa.

Sejumlah orang kembali disebut jaksa diperkaya proyek e-KTP seperti Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Ade Komarudin, M Jafar Hafsah, hingga beberapa orang lainnya termasuk sejumlah korporasi. Jaksa juga menyebut kerugian keuangan negara akibat perbuatan mereka yaitu Rp 2,3 triliun.

Khusus untuk Novanto, Irvanto disebut jaksa menerima USD 3,5 juta dengan cara barter uang melalui perusahaan penukaran uang atau money changer. Selain itu, Made Oka juga menerima USD 1,8 juta dan USD 2 juta yang ditujukan untuk Novanto.

"Perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya Setya Novanto sejumlah USD 7,3 juta," kata jaksa.

Irvanto dan Made Oka pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Copyright © siaranindoonesia. Designed by OddThemes
site hit counter