Jakarta, SiaranIndoonesia Kata ‘’ tidak tercantum dalam rancangan pernyataan bersama yang bakal disepakati para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara () di Manila, Filipina, Selasa (14/11).
Menurut kabar yang dilansir, draf pernyataan resmi yang dihasilkan KTT ASEAN, tak menyinggung krisis gelombang eksodus ratusan ribu pengungsi Rohingya yang terjadi sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada akhir Agustus lalu.
Dokumen yang rencananya akan dirilis setelah gelaran KTT ASEAN ke-31 itu hanya akan membahas pentingnya bantuan kemanusiaan bagi “komunitas terdampak konflik” di Rakhine Utara. Namun, komunike bersama itu tak menjelaskan secara detail situasi di pusat konflik yang telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang, terutama Rohingya itu.
“Rancangan itu tidak menyebut detail situasi di Rakhine Utara atau menggunakan istilah Rohingya bagi minoritas muslim yang mengalami persekusi, sesuai permintaan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kepada para pemimpin agar dihindari,” tulis Reuters, Senin (13/11).
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pun tak menyinggung krisis yang tengah menimpa negaranya itu dalam pidato kedatangannya dalam rangka menghadiri KTT ASEAN di Manila kemarin.
Sementara itu, Robert Romulo, mantan Menteri Luar Negeri Filipina, memprediksi bahwa isu Rohingya tidak akan didiskusikan secara khusus dalam KTT ASEAN yang sedang berlangsung saat ini.
“Mereka memperlakukan dengan sangat hormat pemenang hadiah Nobel Perdamaian seperti Aung San Suu Kyi,” kata Romulo.
Paragraf pertama komunike itu berisikan urgensi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Vietnam yang baru-baru ini dilanda banjir bandang hingga mamakan belasan korban jiwa.
Selain itu, draf dokumen yang didapat Reuters itu juga menyinggung pentingnya pemberian bantuan bagi pemulihan kota Marawi, Filipina, yang belakangan berhasil lepas dari cengkraman pemberontak yang berbaiat kepada ISIS.
Sedikitnya 610 ribu Rohingya terpaksa mengungsi ke perbatasan, terutama Bangladesh, sejak krisis memburuk di Rakhine dalam 10 minggu terakhir. Situasi itu pun memicu desakan dunia internasional yang menutut gelar Nobel Perdamaian yang didapat Suu Kyi, dilucuti karena dianggap gagal melindungi warga negaranya sendiri.
September lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menganggap situasi di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis.
Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Malaysia juga rutin menyuarakan keprihatinannya terkait masalah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut.
Namun, sesuai dengan prinsip non-intervesi ASEAN, negara di kawasan tidak bisa banyak berbuat banyak membantu penyelesaian konflik selain mendorong dan mendesak Myanmar, serta menyalurkan bantuan bagi pengungsi Rohingya.
Jauh sebelum dirinya menjadi Penasihat Negara Myanmar, pada 1999, Suu Kyi pernah mengkritik prinsip ASEAN tersebut. Saat itu Myanmar masih dikuasai pemerintahan junta militer.
“Prinsip non-intervensi itu hanya sebuah alasan untuk tidak membantu sesama. DI jaman seperti ini, kita tidak bisa mengindari intervensi asing terkait masalah dalam suatu negara,” kata Suu Kyi dalam opininya pada kolom media Thailand, The Nation kala itu.
Posting Komentar