Untuk Anies-Sandi, Penghuni Rusun Nunggak Sewa, Terancam Diusir, Tak Bisa Ikut DP 0 Rupiah, Bagaimana Ini? - Penghuni rusun yang direlokasi dari tempat penggusuran, ternyata banyak yang menunggak alias tidak membayar sewa rusun. Total tunggakan rusun yang berlokasi di 23 lokasi di Jakarta mencapai Rp 32 miliar. Rinciannya, seperti dilansir Tempo, ada 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum. Jumlah tunggakan itu diperkirakan terus melonjak.
Tunggakan yang sedemikian besar ini membuat Djarot geram dan mengancam para penghuni rusun yang tak kunjung membayar tunggakan untuk keluar dari rusun. “Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar,” kata Djarot. Djarot mengatakan jangan sampai penghasilan habis hanya untuk membeli pulsa dan rokok. Saya tak tahu apakah perkataan Djarot ada benarnya atau tidak, tapi melalui statementnya dia merasa penghuni rusun sanggup bayar tapi uangnya lebih diprioritaskan untuk hal lain seperti rokok.Agen Judi Togel Terpercaya
Kalau untuk masalah rokok, saya sudah sering mendengar jargon, tidak masalah kalau tidak makan yang penting bisa merokok. Setelah melihat kenyataan di lapangan, memang ada benarnya sih. Sebungkus rokok seharga Rp 15.000 hingga Rp 20.000, kalikan saja dengan sebulan. Kata orangtua saya, merokok sama dengan bakar uang sekaligus bakar paru-paru hingga gosong. That’s really true.
Dan penghuni rusun sudah siap untuk melawan jika sampai terjadi pengusiran. Mereka mengaku dirugikan karena hingga saat ini pemerintah DKI Jakarta belum memberikan ganti rugi setelah mereka digusur dan dipindahkan ke rusun. Salah satu warga mengaku bukannya mereka ingin gratis atau bermalas-malasan. Mereka sudah berusaha tapi penghasilan mereka tetap tidak mencukupi.
Mereka juga dikabarkan akan melakukan semacam aksi solidaritas dengan tujuan saling mendukung dan kompak antar penghuni rusun yang senasib sepenanggunggan, misalnya dengan cara mengeluarkan semua barang dan dirikan tenda di luar rusun.
Begini yah, saya tak tahu persis siapa saja yang menghuni rusun. Tapi saya yakin banyak di antara mereka adalah orang yang direlokasi karena menempati tanah negara atau membangun pemukiman liar di tempat yang tidak semestinya. Contohnya di bantaran kali. Di mana pun sebenarnya tidak diperbolehkan membangun pemukiman di situ, tapi memang tipikal suka melabrak aturan dan juga adanya pembiaran selama bertahun-tahun, ini jadi praktik yang lumrah.
Saya hanya fokus pada mereka yang menempati tanah yang bukan miliknya. Seharusnya mereka bersyukur sudah direlokasi ke rusun dengan biaya sewa yang menurut saya sangat murah, antara Rp 5000 hingga Rp 15.000 per hari atau Rp 150.000 – Rp 450.000 per bulan. Sudah sangat murah. Dan mereka tidak sadar kalau menempati tanah negara atau ilegal, mereka bisa digusur tanpa diganti rugi.
Ahok dan Pemprov DKI sudah berbaik hati bangun rusun dengan mereka direlokasi ke tempat yang lebih layak. Bukan gusur lalu telantarkan begitu saja, meski banyak pahlawan kesiangan yang muncul dari lubang tikus dan sok mengecam penggusuran padahal mereka tahu mereka salah. Belum lagi yang menuntut ganti rugi padahal menempati tempat ilegal, ini mah namanya keterlaluan. Lebih baik dirikan rumah di Monas dan kalau digusur, silakan minta ganti rugi, toh harga tanah di sana sangat mahal, pasti kaya mendadak. Begitukah?Agen Bettingan Online Terpercaya
Nah, mengenai perumahan ini, saya teringat lagi dengan Anies-Sandi dengan salah satu program unggulannya yaitu program DP 0 Rupiah, katanya sih untuk yang berpenghasilan Rp 7 juta ke atas. Dari sini saja saya sudah tak yakin bagaimana pasangan ini akan membantu mereka yang berpenghasilan kecil. Program mereka ini jelas sekali menyasar kalangan menengah.
Penghuni rusun saja banyak yang tak sanggup menyisihkan Rp 300.000 hingga Rp 450.000 per bulan, apalagi ikut program DP 0 Rupiah dan bayar cicilan yang pastinya lebih mahal? Sudah lihat logikanya? Tapi di sisi lain, pasangan ini juga cenderung menolak penggusuran.
Saya hanya bertanya-tanya bagaimana mereka akan menangani masalah ini? Program DP mereka adalah kemustahilan bagi masyarakat bawah. Sedangkan rusun adalah solusi masuk akal yang ditawarkan Ahok bagi mereka yang berpenghasilan rendah. JACKPOT RATUSAN JUTA MEMBER
Menunggak bukan opsi. Ini seru karena dua bulan lagi Anies-Sandi akan dilantik. Otomatis masalah tunggakan sewa ini akan dibebankan ke pasangan ini. Sungguh menarik melihat apa yang akan mereka lakukan. Menunggak adalah masalah, diusir juga mau dikemanakan orang ini? Kalau Djarot atau Ahok takkan pusing, paling tinggal usir. Mau bangun pemukiman liar, pasti akan dihadang. Tapi beranikah Anies-Sandi lakukan itu?
Kalau tidak tertangani dengan baik, bisa-bisa pemukiman liar akan kembali menjamur. Program DP 0 Rupiah takkan jadi solusi, lantas mau bagaimana? Biarkan menunggak atau biarkan mereka bebas kayak dulu? Jangan dong, nanti Jakarta kembali seperti dulu. Maju kena mundur kena. Mari kita tunggu keberpihakan pasangan ini.
Kita sudah ganti kalender. Jangan jangan katakan kita belum move on dan belum ganti kalender. Kita malah sudah buka kalender ke bulan Oktober. Lebih cepat malah.
Posting Komentar