2 PETINGGI SEKALIGUS PROVOKATOR PENTING SELAIN RIZIEQ DI BALIK GANASNYA ORMAS ANTI-PANCASILA, TERBONGKAR SUDAH !!! SiaranIndonesia - Yusril Ihza Mahendra dan Amien Rais sehati-sepikir-sekata terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Bagi mereka Perppu tersebut tak memiliki sisi baik. Semua buruk. Isi dan efeknya buruk, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, Perppu tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut. Jika, tidak Yusril menganjurkan agar semua Ormas, yayasan, dan LSM harus bersatu melawan Perppu tersebut. DPR pun begitu. Perlu mengkritisi. Jangan asal disahkan.
Argumen Amien dan Yusril bernada sama dan terus diulang. Pertama, keduanya seolah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang paham mengelola negara, entah berdasarkan logika apa. Kedua, keduanya begitu yakin bahwa dengan Perppu No 2 Tahun 2017 menunjukkan bahwa Presiden Jokowi otoriter dan ke depan pasti akan sewenang-wenang. Akan berlaku suka-suka terhadap Ormas. Bukan hanya kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tapi semua ormas.
Di sisi lain, apa yang dilakukan HTI selama ini dianggap wajar. Propaganda dan perjuangannya menyebarkan ideologi khilafiah yang digaungkan Ormas itu pada Mei 2013 dengan roadshow sekaligus show of force dalam bentuk muktamar khilafah di beberapa kota di Indonesia, yang puncaknya pada Muktamar khilafah di Gelora Bung Karno 2 Juni 2013[1] dianggap merupakan hak menyatakan sikap dan pendirian yang perlu dilindungi. Penolakan ideologi Pancasila oleh HTI sekaligus menggantinya dengan ideologi Khilafat Islamiyah yang mencita-citakan pemerintahan internasional yang berasaskan hukum Islam seolah mewakili sikap dan pendirian Yusril maupun Amien Rais.Agen Togel Terpercaya
Tampaknya, sikap dan pendirian itulah yang mendasari keberatan mereka terhadap pembubaran HTI dengan Perppu. Mereka menilai hal itu melanggar hak berserikat dan berkumpul, melanggar hak menyatakan pendapat dan pikiran. Singkatnya, Perppu melanggar HAM, dan tentu saja sekaligus bertentangan dengan Pancasila.
Sedikit pun tak masuk dalam pertimbangan Yusril dan Amien bahwa di beberapa negara yang mengagas berdirinya Khilafah Islamiyah telah melarang organisasi itu di negaranya. Di antaranya Arab Saudi, Tunisia, Yordania, Mesir, Turki, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Malaysia, Jerman, Rusia dan Belanda.
Pada titik ini, tampaknya logika Yusril dan Amien bukan cuma keliru, tapi menyesatkan diri mereka sendiri. Di satu sisi mereka mengakui dan setuju mempertahankan ideologi Pancasila, NKRI, yang tegas-tegas diamanatkan dalam Perppu No 2 Tahun 2017. Tetapi di sisi Yusril dan Amien membela mati-matian HTI yang juga terang-terangan berjuang mendongkel Pancasila dan NKRI yang dibela Yusril dan Amien.
Pimpinan HTI sendiri telah menyatakan secara gamblang bahwa asas demokrasi dalam Pancasila tidak tepat dianut oleh Islam. Doktrin yang dikembangkan HTI antara lain kedaulatan di tangan Sara (ketetapan Ilahi), bukan di tangan rakyat, kemudian demokrasi haram karena merupakan produk manusia, membentuk negara Islam (khilafah), bukan negara-bangsa, serta penerapan Islam secara kafah.
Menurut Sekretaris Umum HTI, Ismail Yusanto, ketentuan apa pun yang ada di dunia harus diatur oleh Allah SWT. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksana syariat Islam. Melaksanakan ketentuan syariah Islam, mengatur hal teknis dan masalah administratif.Pusat Bettingan Online
Diakuinya bahwa NKRI memang bukan negara Islam. Namun, HTI berjuang untuk mengubahnya menjadi Islam. Itu ajaran dan cita-cita HTI. HTI hendak mewujudkan pemerintahan Islam seperti kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan tran gender) yang mengangankan Indonesia melegalkan mereka, ujar Ismail[2].
Nah, itu dia. Jelas sangat berbahaya ‘kan? Jika dibiarkan, cepat atau lambat, suatu saat akan melumat Pancasila. Meluluh-lantakkan NKRI. Ibarat macan yang dipelihara dalam rumah, di saat lengah, suatu saat, ia akan mencabik-cabik dan menyantap tubuh pemeliharanya. Yusril dan Amien mau?
Kalau Yusril dan Amien mau, saya jamin sebagian besar rakyat Indonesia menolak. Semua sadar bahaya tersebut bagi diri sendiri, bangsa dan NKRI. Itulah sebabnya suara yang setuju —minus Yusril, Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan konco-konco mereka– pembubaran HTI lebih banyak dibandingkan yang menolak. Tak terkecuali para pimpinan organisasi keagamaan, politisi, akademisi yang telah memahami sepak terjang HTI. Sebagian besar bertekad mempertahankan Pancasila dan NKRI.
Pertanyaannya, mengapa Yusril dan Amien Rais bersikap begitu? Apa benar mereka tidak paham resiko memelihara macan dalam rumah sendiri?
Tentu saja paham. Cuma, mereka juga paham bahwa dengan andanya kaum intelektual, termasuk di kampus IPB yang turut mengembangkan ideologi HTI melalui kegiatan mahasiswa, yang mendukung khilafiah dapat menjadi modal politik. Hal itu sudah dibuktikan melalui demo berjilid-jilid sejak Oktober 2016 untuk menjatuhkan Ahok.
Bagi Amien mungkin sekedar mempertahankan “panggung”. Sekedar melanggengkan persepsinya bahwa dirinya adalah tokoh penting, yang membela rakyat. Tokoh yang layak dicatat dalam sejarah yang selalu menentang pemerintah. Tapi, bagi Yusril bisa berarti banyak. Bisa berarti uang, dan bisa juga pijakan lompat dalam politik.
Sebagai kuasa hukum HTI, apalagi sebagai koordinator bagi 1000 advokat, Yusril tentu akan mendapatkan honorarium gedhe. Bisa ratusan juta bahkan miliaran seperti dalam kasus-kasus Pilkada.
Namun, sasaran Yusril, bukan hanya itu. Ia masih berharap efeknya di dunia politik. Dia selalu berimajinasi bahwa dengan selalu berseberangan dengan pemerintah, maka simpati rakyat terhadap partainya PBB yang terus mengerdil selama empat kali Pemilu bisa meningkat.
Ia berharap agar peristiwa memalukan pada Pemilu 2014, ketika perolehan PBB di TPS 004 kompleks Denpasar, Kelurahan Kuningan Timur, Jaksel, tempat Yusril nyoblos hanya 3 (tiga) suara PBB dari total 239 pemilih, tidak terulang.
Dengan begitu, peluangnya untuk dicapreskan pada Pemilu tahun 2019 seperti sesumbarnya kepada publik bisa terbuka lebar[3]. Ya, sekedar Capres pun cukup guna mengobati kepedihan hatinya karena tak satu pun partai mengusungnya menjadi Cagub pada Pilgub DKI 2017.
Tampaknya Amien dan yusril belum sadar-sadar juga bahwa saat ini sudah tahun 2017. Bangsa kita, rakyat Indonesia, bukanlah rakyat tahun 1998 atau sebelumnya, yang mudah diperdaya. Rakyat Indonesia saat ini sudah lebih kritis. Kekritisan rakyat sudah jauh meningkat. Rakyat sudah paham siapa Jokowi dan siapa HTI. Siapa yang tulus mempertahankan Pancasila dan NKRI dan siapa musang berbulu ayam.
Jika Yusril dan Amien Rais terus bersikeras pada cara pandangnya terhadap Perppu dan HTI, terus bersekutu dengan ormas itu serta yang seideologi dengannya, itu artinya Yusril dan Amien Rais sedang menggali “kuburan” sendiri. Kita lihat saja!
Posting Komentar