MELAWAN LUPA, PRABOWO HATTA PERNAH BERPIKIRAN INVESTASIKAN DANA KAMPANYE HAJI UNTUK INFRASTRUKTUR !!! - Ternyata bukan hanya Presiden Jokowi saja yang berpikiran untuk menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Lawannya saat Pilpres 2014 Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa ternyata juga pernah memikirkan penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Hal ini disampaikan mereka sebagai salah satu janji kampanyenya.
Penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur ini disampaikan Prabowo saat diskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Jumat (20/6/2014). Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Hatta saat itu didukung oleh Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, dan PBB.
Entah memang terinspirasi oleh pernyataan calon capres abadi, Prabowo, atau memang memikirkan sendiri terobosan tersebut, kritik terhadap Jokowi yang akan menggunakan dana haji untuk infrastruktur terlalu berlebihan. Apalagi sampai ada penolakan dengan dasar yang tidak benar.
Kritik terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang akan memakai dana haji untuk infrastruktur dilancarkan oleh kader PKS yang terbiasa melakukan kritik tanpa dasar dan kebenaran yang sesungguhnya. Fitnah, nyinyir, dan seruan-seruan palsu terus mereka sampaikan tanpa rasa malu.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga adalah kader PKS menyatakan ketidaksetujuannya dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena dana haji seharusnya digunakan untuk kepentingan jemaah dan bukan untuk hal-hal lainnya, seperti pembangunan infrastruktur.Agen Togel Online Terpercaya
Penolakan juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang bahkan menyebut bahwa penggunaan dana haji berpotensi melanggar Undang-undang dan akan dilaknat Allah. Dana haji menurutnya tidaklah boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Benarkah itu??
Tentu saja tidak. Mereka ini seperti katak dalam tempurung. Sudah berapa periode jadi wakil rakyat tetapi tidak tahu kalau dana haji itu bisa digunakan untuk investasi dan hal-hal lainnya. Intinya harus memperhatikan prinsip syariah dan pruden, serta untuk kemaslahatan umat.
Berikut kutipan Pasal 10 UU No 34 Tahun 2014 tersebut:
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b. operasional BPKH;
c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan
dengan alasan yang sah;
e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.
Pernyataan mereka ini sangat jelas menunjukkan kualitas mereka sebagai legislator yang tidak menguasai Undang-undang. Padahal aturan seperti ini sudah dijadikan pembahasan saat mereka ini menjadi anggota DPR. Mungkin saat pembahasan Undang-undang ini mereka pada ngantuk dan tertidur.
Padahal penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur sempat disebutkan oleh capres yang mereka dukung Prabowo Subianto. Prabowo Subianto berencana untuk memanfaatkan besarnya pasar jemaah haji Indonesia untuk pembangunan Tanah Air.Agen Bettingann Online Terpercaya
Rinciannya ialah dana tabungan ini akan diinvestasikan ke proyek pembangunan. Dana hasil investasi ini di sisi lain dapat membantu pemenuhan dana jamaah haji tersebut. Dana haji selama ini hanya mengendap dan tidak membawa keuntungan bagi masyarakat.
“Cara ini juga bisa mendukung infrastruktur,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/6).
Pernyataan Prabowo dan Jokowi penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tidak ada bedanya. Mereka punya pemikiran yang sama untuk menggunakan dana haji tersebut. Lalu mengapa saat Prabowo mengatakan hal tersebut mereka diam dan saat Jokowi mengatakan mereka melakukan kritik??
Ya namanya juga kader PKS. Tidak pernah bisa melihat apa yang menjadi esensi dari pernyataan seseorang. Tetapi melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau sudah Jokowi yang berbicara, maka bagi mereka sebagus dan sejalan dengan Undang-undang sekalipun tidak akan baik di mata mereka.
Lalu bagaimana pendapat Gerindra sendiri?? Apakah mereka juga tahu kalau Prabowo pernah menyampaikan hal ini dan tidak perlu melakukan protes?? Ternyata tidak, tetap saja penggunaan dana haji ini dikritisi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur. Politisi Partai Gerindra itu menilai rencana pemerintah tersebut tidak tepat dan berisiko tinggi.
“Tak semua dana publik dapat digunakan serta merta untuk investasi proyek pemerintah. Apalagi ini dana haji. Dana umat yang secara khusus dititipkan kepada negara untuk kepentingan ibadah haji mereka. Dana haji diperuntukkan spesifik untuk haji,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat 28 Juli 2017.
Pernyataan Fadli Zon ini tentu saja sama dengan dua kader PKS tadi. Yang penting asal kritik, yang penting asal bunyi. Padahal sudah jelas-jelas bahwa sudah ada Undang-undang yang mengaturnya. Dan tidak mungkin juga Prabowo asal bicara akan menggunakan dana haji kalau tidak tahu sudah ada Undang-undang yang mengaturnya.
Semoga saja ke depan kualitas para pimpinan DPR dan MPR kita bisa lebih bagus. Tidak seperti sekarang ini yang memang dipilih bukan dari partai-partai yang punya suara terbanyak, melainkan berdasarkan hasil voting belaka. Efek buruk UU MD3 produk abuse of power SBY. JP PAUS
Jadi, sudah jelaslah bahwa dana haji tidaklah dilarang oleh Undang-undang dan bahkan oleh Fatwa MUI dan juga sudah menjadi kespakatan dalam akad wakalah. Sekali lagi, Jokowi benar dan para hattersnya salah. Mungkin kalau Prabowo yang jadi Presiden dan mengeluarkan pernyataan ini mereka akan bungkam.
Sesuai dengan prinsip oposisi yang mereka anut. Setiap pernyataan Jokowi adalah salah dan harus dikritisi. Tidak peduli masuk akal atau tidak masuk akal.
Posting Komentar