Pak Gatot, Pak Tjahjo, Anda Berdua Jangan Salah Paham - Sudah sejak dulu, bulan September dan Oktober merupakan bulan-bulan terpanas dalam sejarah Republik Indonesia pasca Orde Baru. Isu-isu menyangkut ideologi dan Gerakan 30 September selalu bergaung selama lebih dari sebulan, setelah itu hilang lagi dari sorotan media kecuali kalau isu tersebut mendapat perhatian khusus.
Namun setelah bergaungnya isu-isu komunis dalam Pilkada Serentak 2017 lebih dari 7 bulan lalu – dan lebih awal lagi dari sebelum Pilgub DKI Jakarta 2017 – rupanya isu-isu tersebut tidak kunjung hilang. Sentimen anti-komunis, ditambah dengan sentimen yang berbau SARA, semakin membuat Pemerintah Indonesia kelabakan menghadapi arus-arus radikalisme yang semakin keras mengalir sejak 3 tahun terakhir ini.
Tahun ini pun menjadi spesial, dimana isu-isu yang menyangkut Saracen serta Rohingya tenggelam bulat-bulat ditelan isu-isu berbau PKI. Awal mulanya terjadi ketika sebuah acara yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mengundang para korban-korban pengucilan oleh Orde Baru dihadang oleh ormas-ormas anti-komunis yang mengaku-ngaku pro-Pancasila seperti FPI dan Bang Japar.
Jujur saja ketika mendengar klaim mereka yang tidak logis, saya tertawa cekikikan. Tentu saja perlawanan muncul dari mereka yang membela LBH Jakarta dan para penyintas dalam isu ini, sebut saja ANTIFA (Anti-Fasis) Jakarta yang menolak tegas segala upaya pengaburan sejarah termasuk, dalam kasus ini, pembubaran acara tersebut. Agen Togel Terpercaya
Sontak, isu-isu terkait Komunisme menyeruak sedemikian rupa di jagat media, baik media massa dan elektronik maupun di media sosial. Semua yang terlibat, dari rakyat biasa yang mengomentari, para pengamat, hingga tokoh-tokoh nasional mengambil sikap terkait dengan isu bangkitnya PKI di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.
Mereka yang dari dulu sudah berkoar-koar tentang bangkitnya PKI seakan-akan mendapatkan angin segar untuk meletakkan umpan berupa isu-isu komunis, dengan harapan seseorang akan melakukan blunder dengan mengambil umpan tersebut.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi yang pertama untuk melakukan blunder dan mengipasi bara isu-isu Komunisme dengan menyarankan untuk mengadakan screening film “Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)”. Film tersebut adalah sebuah film ‘sejarah’ yang dibuat, disponsori, dan diwajibkan untuk ditonton seluruh rakyat Indonesia oleh Angkatan Darat pada tahun 1984. Dalihnya adalah untuk mengedukasikan para anggota TNI agar tidak meninggalkan sejarah bangsa.
“Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” jelasnya. Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. “Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara tidak langsung mengiyakan usulan Panglima Gatot dan mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang sama sekali pemutaran film kontroversial tersebut.
“Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017). Karenanya, ia tak masalah jika film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” diputar di layar-layar kaca televisi nasional. “Putar saja di stasiun televisi. Menurut saya, tidak masalah,” kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Menurut saya pribadi: INI SUDAH KELEWATAN!
Mungkin kalau yang menyarankan menonton film ini adalah seorang penggemar Soeharto dan Orde Baru atau istilahnya Orbais, saya bisa memaklumi keinginan mereka untuk menyebarkan kebencian kepada hal-hal yang mereka tuduh sebagai PKI. Mungkin kalau yang menyarankan adalah kaum oligarki korup dari (maupun yang berkepentingan di) Indonesia, saya maklumi nafsu mereka yang tidak ingin SDA yang sudah mereka kuasai bertahun-tahun dikuasai seluruhnya untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Angka Main Hari Ini
Tapi kalau yang menyarankan itu sekelas Mendagri dan Panglima TNI, ini sudah kelewat batas! Apalagi mengutip pernyataan sang Marhaenis Indonesia, Ir. Soekarno, untuk menjustifikasi pemutaran sebuah film propaganda anti-kiri, jelas itu merupakan sebuah penghinaan kepada Bung Karno sendiri!
Sudah banyak artikel dari situs media kredibel yang mengungkap sisi ahistoris (kepalsuan sejarah) dari film tersebut, bahkan Angkatan Udara sendirilah yang mulanya memberi usul menghentikan pemutaran film tersebut karena fitnah yang mendiskrediktan mereka sebagai pendukung PKI sudah terlalu sering bergaung sejak Geger ’65.
Usulan Pak Gatot dan Pak Tjahjo mungkin akan saya dukung… jika masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan baik. Tetapi tidak, masyarakat Indonesia masih cenderung mudah tertipu. Dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu, seorang perempuan yang memakai baju bergambarkan logo Aeroflot (maskapai penerbangan Uni Soviet kemudian Rusia) dituduh sebagai anggota PKI.
Simposium nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” yang diselenggarakan oleh pemerintah dan mengundang para korban pengucilan Orde Baru akhirnya dibatalkan pada tahun 2015 lalu setelah ditentang oleh banyak orang. Pembahasan buku-buku karya Tan Malaka – seorang Bapak Bangsa Indonesia – juga dihalang-halangi pada tahun 2016. Masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu yang muncul di media maupun yang tidak terlihat sorot kamera di berbagai tempat di Indonesia.
Penyetujuan usulan pemutaran film propaganda Orde Baru seperti diatas menurut saya hanya akan merunyamkan suasana dan semakin mengaburkan sejarah kelam bangsa kita. Film itu menjadi pembenaran bagi Orde Baru untuk menyingkirkan semua yang dianggap membahayakan Indonesia, meskipun dengan cara melanggar HAM itu sendiri.
Mereka mengaku-ngaku Pancasilais, namun mereka melakukan pelanggaran berat terhadap Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mereka juga mengaku-ngaku mengadministrasikan Keadilan Sosial, tetapi ternyata hanya terfokus di Pulau Jawa sedangkan pulau lain ditelantarakan dan SDA Indonesia disewakan kepada perusahaan asing dengan sebagian keuntungan mengalir ke kantong mereka.
Mereka menanamkan kebencian kedalam benak rakyat Indonesia, seakan-akan semua yang berbau kiri harus disingkirkan dengan cara apapun, termasuk dibunuh. Memang Panglima TNI ada benarnya, korban banyak sekali berjatuhan waktu itu. Ratusan ribu orang tertuduh PKI dibunuh, kebanyakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan tanpa pengadilan terlebih dahulu. Jutaan lainnya dipenjarakan, dihilangkan hak-haknya melalui penandaan KTP.
Bahkan puluhan ribu orang dipenjara di pulau-pulau yang difungsikan sebagai kamp konsentrasi, dimana yang paling terkenal adalah Kamp Konsentrasi Pulau Buru di Provinsi Maluku. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang bisa dibandingkan dengan “The Purge” oleh Josef Stalin (Diktator Ekstrem Kiri Uni Soviet) dimana Stalin memenjarakan dan mengeksekusi semua lawan politiknya, termasuk para Marxis-Leninis yang tidak loyal kepada Stalin.
Juga ada “Revolusi Kebudayaan” a la Mao Zedong (Diktator Ekstrem Kiri Tiongkok dengan alias “Stalin Dari Timur”) yang mirip dengan apa yang dilakukan Stalin, dan “Tahun Ke-0” oleh Pol Pot (Diktator Maois dari Kamboja) dimana kaum intelektual dieksekusi karena dianggap terpengaruh ajaran Barat, termasuk mereka yang memakai kacamata (karena alasan rabun jauh/dekat) dengan dalih bahwa mereka termasuk kaum intelektual.
Apakah kita mau Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang membenci secara membabi buta, bangsa yang tidak punya rasa adil dan adab dalam menghadapi sebuah pelanggaran? Apakah kita menjadi bangsa yang tidak berperikemanusiaan, yang membalas pembunuhan puluhan ribu orang (yang diduga dilakukan PKI) dengan melakukan persekusi, pengejaran, dan pembunuhan terhadap jutaan orang yang dituduh PKI?
Kalau tidak, lebih baik kita fokus bersama untuk mendalami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh Bung Karno agar peristiwa seperti diatas tidak terjadi lagi di NKRI tercinta ini.
Salam Dua Jari. NASAKOM BERSATU!
Artikel selanjutnya dalam seri Menghadapi Isu Komunis oleh Andreas Yosef:
Pak Amien, Pak Kivlan, Anda Berdua Jangan Keblinger!
Namun setelah bergaungnya isu-isu komunis dalam Pilkada Serentak 2017 lebih dari 7 bulan lalu – dan lebih awal lagi dari sebelum Pilgub DKI Jakarta 2017 – rupanya isu-isu tersebut tidak kunjung hilang. Sentimen anti-komunis, ditambah dengan sentimen yang berbau SARA, semakin membuat Pemerintah Indonesia kelabakan menghadapi arus-arus radikalisme yang semakin keras mengalir sejak 3 tahun terakhir ini.
Tahun ini pun menjadi spesial, dimana isu-isu yang menyangkut Saracen serta Rohingya tenggelam bulat-bulat ditelan isu-isu berbau PKI. Awal mulanya terjadi ketika sebuah acara yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mengundang para korban-korban pengucilan oleh Orde Baru dihadang oleh ormas-ormas anti-komunis yang mengaku-ngaku pro-Pancasila seperti FPI dan Bang Japar.
Jujur saja ketika mendengar klaim mereka yang tidak logis, saya tertawa cekikikan. Tentu saja perlawanan muncul dari mereka yang membela LBH Jakarta dan para penyintas dalam isu ini, sebut saja ANTIFA (Anti-Fasis) Jakarta yang menolak tegas segala upaya pengaburan sejarah termasuk, dalam kasus ini, pembubaran acara tersebut. Agen Togel Terpercaya
Sontak, isu-isu terkait Komunisme menyeruak sedemikian rupa di jagat media, baik media massa dan elektronik maupun di media sosial. Semua yang terlibat, dari rakyat biasa yang mengomentari, para pengamat, hingga tokoh-tokoh nasional mengambil sikap terkait dengan isu bangkitnya PKI di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.
Mereka yang dari dulu sudah berkoar-koar tentang bangkitnya PKI seakan-akan mendapatkan angin segar untuk meletakkan umpan berupa isu-isu komunis, dengan harapan seseorang akan melakukan blunder dengan mengambil umpan tersebut.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi yang pertama untuk melakukan blunder dan mengipasi bara isu-isu Komunisme dengan menyarankan untuk mengadakan screening film “Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)”. Film tersebut adalah sebuah film ‘sejarah’ yang dibuat, disponsori, dan diwajibkan untuk ditonton seluruh rakyat Indonesia oleh Angkatan Darat pada tahun 1984. Dalihnya adalah untuk mengedukasikan para anggota TNI agar tidak meninggalkan sejarah bangsa.
“Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” jelasnya. Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. “Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara tidak langsung mengiyakan usulan Panglima Gatot dan mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang sama sekali pemutaran film kontroversial tersebut.
“Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017). Karenanya, ia tak masalah jika film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” diputar di layar-layar kaca televisi nasional. “Putar saja di stasiun televisi. Menurut saya, tidak masalah,” kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Menurut saya pribadi: INI SUDAH KELEWATAN!
Mungkin kalau yang menyarankan menonton film ini adalah seorang penggemar Soeharto dan Orde Baru atau istilahnya Orbais, saya bisa memaklumi keinginan mereka untuk menyebarkan kebencian kepada hal-hal yang mereka tuduh sebagai PKI. Mungkin kalau yang menyarankan adalah kaum oligarki korup dari (maupun yang berkepentingan di) Indonesia, saya maklumi nafsu mereka yang tidak ingin SDA yang sudah mereka kuasai bertahun-tahun dikuasai seluruhnya untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Angka Main Hari Ini
Tapi kalau yang menyarankan itu sekelas Mendagri dan Panglima TNI, ini sudah kelewat batas! Apalagi mengutip pernyataan sang Marhaenis Indonesia, Ir. Soekarno, untuk menjustifikasi pemutaran sebuah film propaganda anti-kiri, jelas itu merupakan sebuah penghinaan kepada Bung Karno sendiri!
Sudah banyak artikel dari situs media kredibel yang mengungkap sisi ahistoris (kepalsuan sejarah) dari film tersebut, bahkan Angkatan Udara sendirilah yang mulanya memberi usul menghentikan pemutaran film tersebut karena fitnah yang mendiskrediktan mereka sebagai pendukung PKI sudah terlalu sering bergaung sejak Geger ’65.
Usulan Pak Gatot dan Pak Tjahjo mungkin akan saya dukung… jika masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan baik. Tetapi tidak, masyarakat Indonesia masih cenderung mudah tertipu. Dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu, seorang perempuan yang memakai baju bergambarkan logo Aeroflot (maskapai penerbangan Uni Soviet kemudian Rusia) dituduh sebagai anggota PKI.
Simposium nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” yang diselenggarakan oleh pemerintah dan mengundang para korban pengucilan Orde Baru akhirnya dibatalkan pada tahun 2015 lalu setelah ditentang oleh banyak orang. Pembahasan buku-buku karya Tan Malaka – seorang Bapak Bangsa Indonesia – juga dihalang-halangi pada tahun 2016. Masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu yang muncul di media maupun yang tidak terlihat sorot kamera di berbagai tempat di Indonesia.
Penyetujuan usulan pemutaran film propaganda Orde Baru seperti diatas menurut saya hanya akan merunyamkan suasana dan semakin mengaburkan sejarah kelam bangsa kita. Film itu menjadi pembenaran bagi Orde Baru untuk menyingkirkan semua yang dianggap membahayakan Indonesia, meskipun dengan cara melanggar HAM itu sendiri.
Mereka mengaku-ngaku Pancasilais, namun mereka melakukan pelanggaran berat terhadap Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mereka juga mengaku-ngaku mengadministrasikan Keadilan Sosial, tetapi ternyata hanya terfokus di Pulau Jawa sedangkan pulau lain ditelantarakan dan SDA Indonesia disewakan kepada perusahaan asing dengan sebagian keuntungan mengalir ke kantong mereka.
Mereka menanamkan kebencian kedalam benak rakyat Indonesia, seakan-akan semua yang berbau kiri harus disingkirkan dengan cara apapun, termasuk dibunuh. Memang Panglima TNI ada benarnya, korban banyak sekali berjatuhan waktu itu. Ratusan ribu orang tertuduh PKI dibunuh, kebanyakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan tanpa pengadilan terlebih dahulu. Jutaan lainnya dipenjarakan, dihilangkan hak-haknya melalui penandaan KTP.
Bahkan puluhan ribu orang dipenjara di pulau-pulau yang difungsikan sebagai kamp konsentrasi, dimana yang paling terkenal adalah Kamp Konsentrasi Pulau Buru di Provinsi Maluku. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang bisa dibandingkan dengan “The Purge” oleh Josef Stalin (Diktator Ekstrem Kiri Uni Soviet) dimana Stalin memenjarakan dan mengeksekusi semua lawan politiknya, termasuk para Marxis-Leninis yang tidak loyal kepada Stalin.
Juga ada “Revolusi Kebudayaan” a la Mao Zedong (Diktator Ekstrem Kiri Tiongkok dengan alias “Stalin Dari Timur”) yang mirip dengan apa yang dilakukan Stalin, dan “Tahun Ke-0” oleh Pol Pot (Diktator Maois dari Kamboja) dimana kaum intelektual dieksekusi karena dianggap terpengaruh ajaran Barat, termasuk mereka yang memakai kacamata (karena alasan rabun jauh/dekat) dengan dalih bahwa mereka termasuk kaum intelektual.
Apakah kita mau Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang membenci secara membabi buta, bangsa yang tidak punya rasa adil dan adab dalam menghadapi sebuah pelanggaran? Apakah kita menjadi bangsa yang tidak berperikemanusiaan, yang membalas pembunuhan puluhan ribu orang (yang diduga dilakukan PKI) dengan melakukan persekusi, pengejaran, dan pembunuhan terhadap jutaan orang yang dituduh PKI?
Kalau tidak, lebih baik kita fokus bersama untuk mendalami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh Bung Karno agar peristiwa seperti diatas tidak terjadi lagi di NKRI tercinta ini.
Salam Dua Jari. NASAKOM BERSATU!
Artikel selanjutnya dalam seri Menghadapi Isu Komunis oleh Andreas Yosef:
Pak Amien, Pak Kivlan, Anda Berdua Jangan Keblinger!
Posting Komentar